BUPATI ERLI DAN DEWAN TANDATANGAN KUA PPAS APBK TAHUN ANGGARAN 2019

Kategori : Pemerintahan Jumat, 09 November 2018

simeuluekab.go.id || Simeulue

Sinabang - Sekitar pukul 10.00 WIB pagi, Bupati Simeulue H. Erli Hasim, SH, S.Ag M.I.Kom menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue sekaligus Penandatanganan Nota kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 serta penetapan judul rancangan Qanun Prioritas Program Legislasi Kabupaten (PROLEK) tahun 2018 dan sekaligus Pembukaan Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tahun 2018, tepatnya di Aula Gedung DPRK Simeulue, Jum'at (9/11).

Mewakili Ketua DPRK Simeulue, "Fardinan memaparkan, Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagiamana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, subtansi KUA mencakup haI-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis, sedangkan PPAS mencerminkan prioritas pembangunan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPK.

Lebih lanjut Fardinan menjelaskan, Kesepakatan bersama KUA-PPAS RAPBK TA 2019 antara Pemerintah Daerah dan DPRK Simeulue yang akan diIaksanakan penandatanganannya, menjadi dasar Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) untuk menyusun RKA yang akan dituangkan dalam Rancangan APBK Tahun Anggaran 2019.

Sesuai dengan Pengajuan Judul Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2018 yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada DPRK, terdapat 7 (tujuh) Rancangan Qanun PROLEK Simeulue Tahun 2018, telah dikaji dan dimusyawarahkan secara bersama.

Adapun 7 (tujuh) judul Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut :

  • Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
  • Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
  • Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pencabutan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Gangguan.
  • Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun 2018.
  • Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2019.
  • Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2019.
  • Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019.

Sementara itu Erli Hasim "Bupati Simeulue dalam sambutannya mengatakan, selaku Bupati Simeulue mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPRK Simeulue, yang telah mengagendakan Sidang Paripuma pada hari yang berbahagia ini. Semoga kehadiran kita semua pada hari yang berbahagia ini semakin memperkuat kerjasama dan silaturahim antara pihak legislatif dan jajaran Pemerintah, dalam mewujudkan seluruh visi dan misi Pembangunan dan mencapai Simeulue yang Sejahtera.

"KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Tambah Erli.

Sidang Paripurna ini turut juga dihadiri oleh Unsur Forkopimda Simeulue, Anggota DPRK Simeulue, Para Asisten, staf Ahli Bupati dan Kepala SKPK.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32