Bupati Membuka Rakor Penyerahan Alokasi Dana Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018.

Kategori : Pemerintahan Selasa, 23 Januari 2018

simeuluekab.go.id | Simeulue

Sinabang – Pemerintah Kabupaten Simeulue menyerahkan Pagu Dana Desa Tahun 2018 yang dilakukan langsung oleh Bpk. Bupati Simeulue Erli Hasim, SH, S.Ag, M.I.Kom pukul 09:30 WIB di Aula Setdakab Simeulue Selasa 23/01/2018.

 

Informasi yang dihimpun, Pagu Dana yang diterima Pemkab Simeulue Rp. 148.532.215.487,20 Milyar terdiri dari Dana Desa (DD) Rp. 102.024.542.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 45.814.646.200, Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar Rp. 693.027.287,20 yang nantinya akan dibagikan ke 138 Desa dalam wilayah Kabupaten Simeulue, kata Marlian, S.IP selaku Kepala Badan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKD) Simeulue di depan seluruh para tamu undangan dan aparatur desa.

 

Desa yang menerima Pagu Dana tertinggi di terima Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Tahun 2018, penyerahan dilaksanakan secara simbolis yang diterima oleh 10 Desa sebagai perwakilan dalam 10 Kecamatan. Sementara itu laporan yang berhasil dirangkum dari sumber terkait, penerima reward pengelolaan keuangan terbaik di Tahun 2017 adalah Desa Kenanga Jaya Kecamatan Salang. Untuk penyaluran dana desa akan dilakukan 3 (tiga) tahapan penyaluran, yakni penarikan pertama 20%, tahap kedua 40% dan terakhir penarikan 40%.

 

Bupati Simeulue dalam arahannya menyampaikan dalam pengelolaan dana desa diharapkan kepada para pengguna anggaran khususnya kepada para Kepala Desa agar tidak “bermain-main api” demi kepentingan kita bersama, sebagai seorang pimpinan wajib mengingatkan kita sesuai dengan kapasitas. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Bupati berharap agar mencermati program Tahun 2018 harus masuk dalam ruh kepentingan masyarakat umum, selain itu Bupati juga berharap kepada DPRK dan BPKD agar memfasilitasi dan melihat apa yang menjadi produk unggulan di masing-masing Kecamatan.

 

Mengakhiri pidatonya Beliau juga menyampaikan untuk masa yang akan datang bahwa kegiatan-kegiatan fisik itu dalam bentuk swakelola tidak boleh di pihak ketigakan, kemudian lakukan pemerataan swakelola kepada seluruh masyarakat namun tidak untuk masyarakat yang berstatus PNS, tujuan adalah agar masyarakat kita dapat mencicipi sedikit upah dari pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk swakelola tadi, ungkapnya.

 

Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut Ketua DPRK Simeulue, Kapolres Simeulue, Kajari Sinabang dan Kepala SKPK terkait.

 

[Lismawadi/Editor Koeswandi]

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32