Wabup Buka Sosialisasi LHKPN

Kategori : Pemerintahan Senin, 08 Januari 2018

simeuluekab.go.id | SIMEULUE

Sinabang, Senin 08/01/2018.

Wakil Bupati Simeulue Hj. Afridawati membuka secara langsung Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Simeulue bertujuan untuk mengevaluasi serta melaporkan harta kekayaan Pejabat Daerah, mulai Pejabat Tinggi Daerah hingga Pejabat terendah.

Sdr. Hanafia, SP selaku Inspektur dalam laporannya menyampaikan berawal dari lahirnya regulasi Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tatacara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Regulasi untuk Gratifikasi yaitu sesuai dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga diterbitkan Peraturan Bupati Simeulue No. 63 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Simeulue, ungkapnya.

Lebih lanjut Inspektur menyampaikan tujuan dilaksanakan Kegiatan ini adalah agar Para Penyelenggara Negara khususnya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Simeulue memahami tatacara penyampaian pelaporan harta kekayaan di setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Bupati.

Dikatakan bahwa Pejabat yang Wajib LHKPN terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, III yang potensial yaitu Kepala Sekretariat, Pembantu Inspektur pada Inspektorat, seluruh Sekretaris Dinas/Badan dan Kantor yang menyangkut dengan pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu Wakil Bupati dalam arahannya menyampaikan bahwa Pelaksanaan Sosialisasi pada hari yang berbahagia ini adalah untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang ideal dalam ruang lingkup PemKab Simeulue, sesuai dengan Misi kita bersama yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah.

Pelaporan LHKPN ini memiliki Tujuan yang Utama yaitu untuk mencegah tindak pidana KKN di Kabupaten Simeulue yang sangat rentan dilakukan oleh para aparatur penyelenggara negara baik secara sengaja maupun terpengaruh oleh kesempatan, tegasnya.

Mengakhiri arahannya Wabup berjanji dengan tegas bahwa selaku Pimpinan Tinggi Daerah akan menyatakan sikap untuk menolak segala bentuk tindakan KKN dan mendukung berbagai upaya Aparatur Penengak Hukum untuk memberantas KKN dan sejenisnya dari bumi Simeulue nan Sejahtera ini.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Pejabat di Jajaran Pemerintah Kabupaten Simeulue.

 

[Lismawadi/Edt Koeswandi]

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32